PERAN KOPERASI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH (Sebuah Solusi Terhadap Penanganan Dan Pemberdayaan Tanah Ulayat Di Sumbar)

I. PENDAHULUAN

  

1.1. Latar Belakang 

Menjawab Undang undang No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah 

maka untuk propinsi Sumatera Barat  diimplementasikan dalam komitmen 

bersama kembali ke nagari yang ditandai dengan ditetapkannya Perda No.9/2000 

oleh DPRD Propinsi Sumatera Barat, menandai berbunyinya kemballi gong tanda 

kemauan dan consensus bersama untuk mewujudkan kembali kejayaan masa lalu 

dengan nostalgia indah selama sistem pemerintahan nagari dengan kesatuan 

masyarakat secara sosiologis dan ekonomis dalam suatu masyarakat nagari. 

Masyarakat nagari sebagai masyarakat hukum adat, tanah mempunyai kedudukan 

yang sangat penting, karena tanah merupakan satu-satunya kekayaan yang tetap 

dan sebagai pengikat hukum, antara manusia dan tanah mempunyai hubungan 

yang sangat erat sehingga menimbulkan hak bgi masyarakat hukum adat untuk 

menguasai, memanfaatkan dan menikmati hasil hasil tumbuh tumbuhan yang 

hidup diatasnya. Tanah merupakan kekayaan yang selalu dipertahankan karena 

menyangkut kewibaan dan menentukan tinggi rendahnya kedudukan suau kaum. 

Dalam kenyataannya tanah juga akan menjadi sumber konflik dalam suatu 

masyarakat, dalam konteks Sumatera Barat (Minangkabau) tanah ulayat selalu 

menjadi salah satu sumber konflik yang tak henti-hentinya. Hal ini dipacu oleh 

perbenturan pengaturan tanah ulayat menurut adat Minangkabau dengan Hak 

Menguasai Negara (HMN) yang diatur dalam pasal 2 Undang-undang Pokok 

Agraria (UU No.5/1996). Dalam versi adat Minangkabau Penguasa Adat 

(Penghulu Suku/Kaum) memiliki kewenangan atas anggota kaum/sukunya untuk 

mengatur pengelolaan tanah ulayat. Sementara versi HMN tanah ulayat adalah 

tanah negara dimana pemerintahan selaku penyelenggara negara mempunyai 

kewenangan tertinggi dalam peruntukan , pengaturan dan pemberian hak atas 

tanah. Dua pemahaman inilah nampaknya menjadi pemicu terjadinya konflik 

tanah pada sebagian besar daerah minangkabau (Suara Rakyat;February 2001). 

Secara empiris dilapangan pengelolaan tanah dalam bentuk perkebunan 

kebanyakan dilakukan dengan sistem PIR (Perkebunan Inti Rakyat). Dari hasil 

penelitian /investigasi yang dilakukan oleh WALHI(Wahana Lingkungan Hidup) 

dalam Jurnal SIMPUL No.21 tahun 1999 ditemukan bahwa PIR-BUN 

menimbulkan beberapa masalah ditengah masyarakat yakni : terjadinya perubahan 

penguasaan tanah dari tanah ulayat (adat) ke pemilikan HGU (Hak Guna Usaha) 

yang dimiliki oleh perusahaan (PTP), kesenjangan ekonomi karena petani plasma 

dipaksakan untuk menghasilkan satu produk dan resiko atas usaha yang diterima 

petani plasma lebih besar.degradasi mutu lingkungan dan pelanggaran HAM 

untuk menentukan jenis komoditi pertanian dan penentuan harga sepihak oleh 

perusahaan sebagai penampung produk. 

Dengan Pola PIR-BUN untuk Sumatera Barat, pengalihan kepemilikan 

tanah ulayat ini merupakan faktor yang sangat kuat menjadi sumber konflik. 

ditambah lagi terabaikannya masyarakat lokal dimana kenggotaan kebun plasma 

itu identik dengan warga transmigrasi dari luar daerah. Maka dengan otonomi 

dimana masyarakat diberikan peran aktif dan partisifasi untuk merencanakan, 

menaganalisa, menentukan dan melakukan pembangunan didaerah/nagari. Maka 

koperasi sebagai salah satu kelembagaan ekonomi yang memiliki prinsip 

kepemilikan secara bersama, keadilan dan kekeluargaan cocok dijadikan sebagai 

solusi alternatif untuk pemecahan masalah didalam pengelolaan tanah ulayat, 

dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dengan berbagai macam 

usaha dan bisnis yang akan dilakukan. Namun pertanyaannya dari pengalaman 

masa lalu, kemauan dari semua pihak tentu menjadi sebuah persoalan yang 

penting (urgen) untuk dibicarakan dan menelaah peran apa dan bagaimana 

koperasi bisa berperan di nagari. Inilah yang menjadi pembahasan dalam tulisan 

ini. Dan dengan kembalinya kepemerintahan Nagari di Sumatera Barat, 

menimbulkan suatu peluang dan tantangan untuk memfungsikan koperasi sebagai 

wadah ekonomi masyarakat nagari, khususnya dalam mengelola tanah ulayat 

sebagai hak dan milik masyarakat nagari. Sehingga yang diuntungkan dari usaha 

tersebut adalah masyarakat nagari dan masyarakat secara umum. 

1.2. Ruang Lingkup Masalah 

     Untuk melakukan pengkajian yang lebih mendalam pada permasalahan 

yang akan dibahas maka penulis membatasi ruang lingkup pada : 

1. Bagaimana peran koperasi dalam pengelolaan tanah ulayat nagari sehingga 

pendapatan masyarakat bisa ditingkatkan. 

2. Bagaimana SHU koperasi bisa diarahkan dalam peningkatan pembangunan 

daerah.    

1.3. Defini - definisi 

1. Tanah Ulayat 

Tanah Ulayat adalah Bidang tanah yang diatasnya terdapat hak Ulayat dari 

suatu masyarakat hukum adat (Pasal 1 angka 2 PMNK / Ka. BPN No. 5 th 1999). 

Dari hasil penelitian partisipatif yang dilakukan oleh LBH padang dalam edisi 

terbaru terdapat tiga prinsip tanah ulayat yakni  : 

(1.) Ulayat kaum pada umumnya sudah terbagi kepada masing-masing keluarga 

(paruik) yang ada pada suatu kaum itu sebagai ganggambauntuk. 

(2.) Ulayat suku yaitu seluruh ulayat kaum dalam suku yang bersangkutan pada 

suatu nagari. 

(3.) Ulayat Nagari, bila mengacu pada teori pembentukan nagari yang berasal dari 

taratak, taratak menjadi dusun, lalu menjadi kampung dan selanjutnya 

penggabungan kampung menjadi nagari. Maka sebenarnya tidak ada tanah 

ulayat nagari secara  terpisah, karena setiap jengkal tanah dalam nagari sudah 

milik suku / kaum. Walaupun pada beberapa nagari ada ulayat nagari atas 

pemberian dari suku atau kaum dalam bentuk batang air, lurah terjal yang 

tidak bisa dikelola oleh suku / kaum. 

2.  Penghulu adalah pimpinan suku dalam suatu kaum di Nagari. 

3.  Pucuk adat adalah : Kepala penghulu dalam suatu kelembagaan adat nagari. 

4.  Nagari adalah Suatu Wilayah teroterial yang merupakan suatu ketentuan 

masyarakat adat yang otonomi. 

5.  Suku merupakan suatu pengelompokan keluarga (keturunan) berdasarkan garis 

keturunan Ibu seperti suku pilang, Melayu, Jambak, Caniago, Koto, Bodi, 

Tanjung, Mandailing, Potopang, Mais, Guci dan lain-lain. 

6. Kaum adalah bagian dari suku yang dikelompokan berdasarkan saudara 

perempuan (keturunan ibu/nenek perempuan/paruik). 

7.  Matrilineal adalah garis keturunan orang seorang atau badan hukum. 

8. Koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, 

sekaligus sebagai ekonomi rakyat yang berdasarkan ata azas kekeluargaan 

(UU Koperasi No. 25/1992 Bab 1 Pasal 1 ayat 1). 

9. Manajemen adalah serangkaian kegiatan/tindakan atau proses untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan malalui kerjasama dengan orang lain (Mustafa 

Kamal 1987).  

1.4 Tujuan Penulis      

Adapun tujuan dari penulis adalah untuk menjelaskan dan menganalisis 

peran koperasi dalam peningkatan pendapatan anggota dan kontribusinya terhadap 

pembangunan daerah dalam otonomi daerah.  

1.5 Manfaat Penulis 

Penulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji secara teoritis dan empiris 

tentang peranan koperasi dalam pengelolaan potensi sumber daya alam nagari 

dalam masa otonomi daerah, sehingga dengan informasi yang diperoleh dan 

disajikan akan memberikan suatu masukan pemikiran dan solusi alternatif dalam 

pengelolaan tanah ulayat yang sering menjadi problrm ditingkat masyarakat, 

antara masyarakat dengan Negara, dan ini juga akan bermanfaat untuk para aktifis 

koperasi, pemerintah dan masyarakat Indonesia pada umumnya serta masyarakat 

Minangkabau pada khususnya dalam menghadapi otonomi daerah.         

II. METODE PENULISAN  

Penulisan makalah ini merupakan kajian yang bersifat empiris dan kajian 

kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, jurnal-jurnal koperasi dan media 

massa sebagai leteratur dalam bidang koperasi dan sosial ekonomi masyarakat 

Sumatera Barat. Disamping itu tulisan ini juga ada kaitannya dengan hasil 

penelitian lapangan (Observasi) dalam Inventarisasi kekayaan Nagari Sumatera 

Barat sejak bulan Juni hingga Desember 2000.  

III. PEMBAHASAN  

3.1.  Nagari Dalam Perspektif Sosial dan Ekonomi 

Nagari di Sumatera Barat adalah kesatuan sosial utama yang dominan 

yang menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau adalah dengan System 

kekeluargaan matrialineal, nagari merupakan kesatuan masyarakat otonomi. Ini 

merupakan republik mini dengan teritorial yang jelas bagi anggota - anggotanya, 

mempunyai pemerintahan sendiri dan mempunyai adat sendiri yang mengatur tata 

kehidupan masyarakat yang lebih demokratis dari pada kerajaan. 

Berbicara tentang nagari, persepsi kita jangan sama dengan lembaga adat 

lain yang feodal dan otoriter. Dimasyarakat Minangkabau nagari merupakan suatu 

sistem yang memiliki nilai-nilai demokratis, katakanlah filsafah " Bulek Aia dek 

pembuluh bulek kato dek mufakat " (Bulat air karena pembuluh dan bulat kata 

karena musyawarah dan mufakat). Demikian juga atau dalam pembagian kerja  

(Job Description), telah ada falsafahnya, dimana seluruh manusioa berguna dan 

bisa bekerja sesuai dengan keahliannya "Urang Lumpuah penghuni rumah, urang 

pakakpembunyia badia, urang buto paambui lasuang" (Orang lumpuh penghuni 

rumah, orang tuli pembunyi bedil dan orang buta penghembus lesung). Pola 

kepemimpinan nagari juga menggunakan pola dengan "Rapek Penghulu" (Rapat 

Penghulu), Kerapatan Adat Nagari dilakukan untuk menentukan kebijakan dan 

aturan yang akan diberlakukan di masyarakat nagari (Chatra : 1999 : 17). 

Dalam teritorial nagari bisa dikenal dengan hutan tinggi dan hutan rendah. 

Hutan tinggi adalah wilayah nagari yang terdiri dari hutan rimba yang belum 

dibuka, termasuk rawa-rawa dan paya-paya. Sedangkan hutan rendah adalah 

sawah, ladang, kebun dan tanah perumahan serta pekarangan dan semua tanah 

yang telah diolah oleh keluarga atau pribadi dan  semuanya ini dimiliki secara 

komunal (Manan : 1995 :240). 

Dalam persoalan investasi, tanah ulayat inilah yang selalu menjadi 

persoalan di Sumatera Barat. Sering kali persoalan-persoalan ini menjadi sumber 

konflik sebagai mana yang terjadi di kecamatan Kinali, kecamatan Pasaman dan 

kecamatan Sungai Beremas di kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera Barat. Pada 

tahun 1990an di PAsaman dilakukan invstasi besar-besaran dalam perkebunan 

kelapa sawit dengan sistem plasma, kira-kira sebanyak 10% dari perkebunan 

seluruhnya. Dari hail investigasi dan observasi, penulis dibeberapa nagari di 

Sumatera Barat, khususnya di kabupaten Pasaman persoalan ini muncul karena 

beberapa faktor diantaranya adalah : 

1.  Dalam pengukuran lahan yang akan diolah oleh pengusaha perkebuna melalui 

pola PIR-BUN (Perkebunan Inti Rakyat) tidak melibatkan seluruh komponen 

masyarakat, yakni seluruh penghulu-penghulu nagari dan cerdik pandai, alim 

ulama yang merupakan kepemimpinan kolektif nagari, sehingga dalam 

pengukuran adakalanya dimasukan lahan pertanian yang sudah diolah oleh 

penduduk dan terjadinya  praktek-praktek sehat dalam proses administrasi 

penyelesaian tanah ulayat nagari umpamanya penyogokan terhadap datuk 

(penghulu) tertentu. 

2.  Pihak perusahaan pengelola proyek PIR-BUN tidak memberikan konpensasi 

dalam bentuk kebun atau pendapatan lain untuk masyarakat nagari yang 

dijanjikan sebelum proyek perkebunan dilakukan. 

3. Tanah sewa (ERPAH 24) Penjajahan Belanda yang disewa kepada Ninik 

Mamak (Penghulu/ Datuak) nagari sebelum merdeka, kemudian setelah 

merdeka tanah tersebut diambil oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai 

tanah Negara. Namun dipihak nagari , tanah ini adalah milik ulayat nagari, 

seperti yang ada di nagari talu dan sundatar di kabupaten Pasaman.   

Ketiga persoalan ini sering menjadi sumber konflik yang terjadi di tengah 

masyarakat dan antara masyarakat dengan negara, maka untuk memecahkan 

persoalan ini sering kali dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum 

positif. Namun justru dalam pemecahan ini timbul konflik dimana masyarakat 

selalu dirugikan, karena memang  masyarakat minang tidak terbiasa dengan jalur 

administrasi dalam bentuk surat (dokumen tertulis), tetapi melalui pola hukum 

yang berlaku secara oral (mulut kemulut) dengan cerita dari perspektif asal usul. 

Pembuktian secara hukum positif ini menjadi sebuah kelemahan karena tidak ada 

hitam diatas putih sebagai penguat. Untuk itu muncul alternatif solusi  dengan 

pendekatan cultura, yakni disesuaikan dengan adat istiadat masyarakat setempat, 

dimana kepemilikan tanah ulayat ini dimiliki secara bersama oleh masyarakat 

nagari baik ditingkat nagari, suku dan paruik (Induk/Ibu/Keluarga). 

Dalam pemberdayaan dan pengoptimalan tanah ulayat dalam bentuk lahan 

kosong, rimba, dan rawa-rawa ini perlu modal dan investasi yang cukup besar. 

Persoalannya adalah masyarakat tidak memiliki modal untuk mengolah lahan 

tersebut, maka terpaksa dilakukan investasi oleh pihak lain (Investor Luar) untuk 

masa yang akan datang dan prinsip dengan mekanisme kerja yang ada di koperasi, 

peran koperasi sangat penting dalam pemberdayaan dan pengolahan tanah ulayat 

di Sumatera Barat. 

Koperasi sebagai sebuah kelembagaan ekonomi pada dasarnya adalah 

badan usaha yang dimiliki secara bersama oleh anggota. kekuasaan di koperasi 

bukan ditentukan oleh jumlah modalnya dikoperasi tetapi satu orang satu suara 

dengan prinsip "One Man One Vote" dalam pengambilan keputusan koperasi 

bertujuan sepenuhnya untuk kesejahteraan anggota maka disini kecocokan 

koperasi sebagai kelembagaan ekonomi modern dengan kelembagaan dan prinsip-

prinsip cultural nagari di Minangkabau, persoalannya kemudian adalah bagaimana 

koperasi bisa melakukan dan mengambil peran itu secara baik dan terarah serta 

tetap mengedepankan penghargaan terhadap kelembagaan yang ada dinagari dan 

pengakuan secara bersama atas kepemilikan dan pengelolaan koperasi. Maka 

dalam pengelolaan koperasi haruslah dilakukan secara partisipatif dari masyarakat 

yang dimiliki oleh berbagai suku dan kaum di nagari.   

3.2. Strategi Koperasi Dalam Pengelolaan Tanah Ulayat 

Pada penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa tanah yang ada dalam 

batas nagari adalah milik masyarakat bagari yang terdiri dari tanah hutan tingi dan 

hutan rendah, dalam pendekatan kependudukan hutan tinggi ini digunakan untuk 

tanah cadangan yang digunakan untuk menampung pertumbuhan pendududk. 

Sedangkan hutan rendah digunakan untuk penanaman tumbuhan muda, tua, 

perumahan dan pekarangan rumah, jalan, tempat ibadah dan lain-lain dan kadang-

kadang ini disebut dengan tanah ulayat kaum. (Manan : 1995 : 34). 

Tanah ulayat dalam bentuk ulayat tinggi ini adalah tanah rimba yang 

belum pernah diolah masih dalam bentuk hutan belantara, danau, batang air, dan 

perbukitan. Dalam kondisi sekarang inilah yang menjadi objek pengerukan oleh 

Investor local dan investor luar untukHPH, Perkebunan, Perumahan untuk 

developer (Pengembang) dan tambak-tambak ikan. Sedangkan tanah ulayat 

rendah ini dimanfaatkan untuk pertanian muda seperti sawah dan ladang 

perumahan dan pekarangan rumah dalam bentuk kolam ikan. 

Kalau kita lihat tanah ulayat tinggi sebagai kepemilikan bersama 

masyarakat nagari di Sumatera Barat masih tergolong besar jumlahnya termasuk  

Tanah ulayat yang belum dikelola dengan baik seperti dalam bentuk tanah 

kosong, lahan kritis yang paling banyak salah satu contoh lahan kosong terdapat 

di kecamatan mapattungul kabupaten Pasaman hingga hari ini mencapai lebih 

kurang 300.000 Ha dimana daerah ini merupakan perbukitan-perbukitan yang 

masih rimba murni dan bekas ladang berpindah-pindah penduduk setempat.yang 

ditumbuhi padang ilalang dan rumput-rumputan yang tidak produktif. Maka 

koperasi sebagai badan usaha bisnis dapat melakukan aktifitas dalam bentuk 

pemanfaatan Tanah ulayat  dengan berbagai jenis usaha seperti perkebunan, 

pertanian, peternakan, industri dan agro wisata seperti yang dibuat dikota batu 

malang dalam bentuk perkebunan jeruk, manggis, salak dan lian-lain. 

Koperasi yang sudah ada sekarang perlu melakukan reformasi dalam hal 

kelembagaan, pengelolaan usaha, kepengurusan dan organisasi, KUD yang selama 

ini ada didesa yang merupakan bagian dari nagari perlu melakukan kajian-kajian 

sesuai dengan kondisi nagari yang ada, seharusnya memang koperasi yang ada 

sekarang melakukan perbaikan organisasi dengan cara melakukan musyawarah 

secara bersama dengan di masyarakat nagari untuk mengkonversi KUD menjadi 

Koperasi nagari yang  dimiliki secara bersama (komunal) oleh masyarakat nagari 

sehingga potensi dalam bentuk  Tanah ulayat bisa dikelola secara optimal oleh 

masyarakat nagari secara bersama tanpa menimbulkan konflik antar masyarakat. 

dimana koperasi dalam hal modal dan kelembagaan diakui sangat diharapkan. 

Kemudian persoalan-persoalan yang muncul terutama berkaitan dengan 

komunikasi dan pemahaman yang berbeda terhadap pola yang dilakukan, namun 

solusinya perlu kearifan dan konsistensi pengurus yang ada sekarang untuk 

memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat dan anggotanya. 

Penulis berkeyakinan bahwa sesungguhnya dengan nilai-nilai idiologis 

dan prinsip-prinsip koperasi yang ada, tidak akan mengalami hambatan untuk 

mengsosialisasikan koperai sebagai badan usaha kepada masyarakat nagari, 

namun tantangannya bagaimana pengurus bisa mengkomunikasikan ini secara 

baik dengan masyarakat. 

Untuk koperasi yang kan didirikan, maka ini akan lebih menarik karena 

timbul partisipasi dan dinamika masyarakat untuk berkembang secara mandiri 

untuk mengolah kapital natural yang sudah ada untuk dikembangkan secara 

optimal secara bersama. 

Setelah proses pengakuan (legitimasi) oleh masyarakat nagari terhadap 

koperasi telah berjalan dengan baik, maka proses selanjutnya adalah bagaimana 

mengkombinasikan faktor-faktor produksi yang menjadi potensi ekonomi nagari 

bisa dikelola dengan baik. Potensi tersebut adalah dalam bentuk Tanah ulayat dan 

anggota berperan sebagi pemilik (investor), tenaga kerja dan pasar (konsumen) 

dari hasil-hasil olahan produksi koperasi. Ketiga faktor penting ini merupakan 

suatu kekuatan bagi koperasi untuk hidup di Ranah Minang secara berkelanjutan. 

Ketika pengakuan dan kepercayaan masyarakat muncul, maka bagaimana 

pengurus sebagai pemegang amanah bisa menjalankan amanah dengan baik. 

Dalam pengelolaan koperasi di nagari, penulis menawarkan beberapa langkah 

kerja :  

1. Perencanaan pendirian atau pengakuan KUD menjadi koperasi Nagari 

(KOPENA). Proses perencanaan pendirian koperasi nagari baik dalam bentuk 

pendirian baru atau mengkonversi KUD yang ada sekarang menjadi koperasi 

nagari diperlukan partisipatif, artinya melibatkan secara aktif semua komponen 

masyarakat, mulai dari tahap perencanaan pendirian, perumusan visi, misi dan 

tujuan koperasi serta perumusan kelembagaan koperasi nagari. Secara konstitusi 

koperasi muaranya adalah lahirnya draft anggaran dasar dan anggaran rumah 

tangga koperasi. Kemudian pemerintah dalam hal ini dinas koperasi berfungsi 

sebagai fasilitator dan mediator dalam proses tersebut tapi tidak terlalu  

dipaksakan dengan target waktu. Biarkan proses pemahaman masyarakat berjalan 

secara alamiah dan terarah tanpa harus dipaksakan dengan berbagai keinginan 

external masyarakat. Setelah proses pemberian kesadaran, pengetahuan dan 

pengalaman dilakukan, maka mulailah melakukan beberapa langkah kerja melalui 

musyawarah masyarakat nagari dengan agenda menetapkan pendirian koperasi 

atau menjadikan KUD sebagai koperasi nagari. Dalam kesempatan ini penulis 

menawarkan langkah kerja pendirian koperasi tersebut sebagai berikut : 

a. Pembentukan kelompok-kelompok petani berdasarkan suku atau kaum 

(paruik) dalam suku. Disetiap nagari minimal ada 3 sampai 5 buah suku : 

Piliang, Melayu, Caniago, Bodi, Koto. Kelompok tani berdasarkan suku yang 

dipimpin oleh ketua kelompok suku yakni penghulu suku / mamak induak 

(datuk) karena mamak itu berfungsi sebagai pembimbing kemenakan maka 

beliau lah yang dipercaya menjadi ketua kelompok suku. Masing-masing suku 

memiliki bidang garapan atau tanah ulayat untuk diolah sebagai lahan 

perkebunan atau jenis usaha lain. 

b. Penggabungan Kelompok, Dari kelompok-kelompok suku tersebut 

dilakukan penggabungan sehingga terbentuklah koperasi nagari. Maka proses 

selanjutnya adalahj bagaimana menjalankan Koperasi secara profesional 

dengan mengkombinasikan beberapa faktor penting. Yang jelas dinagari telah 

ada potensi nagari dalam bentuk tanah ulayat, batang air, hutan, rimba, lahan 

kritis, laut, danau, rawa, peninggalan2x sejarah, tambak, sawah, ladang, 

dengan berbagai hasil-hasil produksi masyarakat seperti : kayu, pasir, batu, 

padi, ikan, jagung, sayuran, hasil tenun dan lain sebagainya.  

3.3. Manajemen Pengelolaan Koperasi Nagari. 

    Pengaturan dan pengelolaan koperasi seharusnyua dilakukan secara 

professional, dengan fungsi-fungsi manajemen dan pengkombinasikan skill-skill 

yang ada baik skill teknikal maupun skill manajerial. Dalam kegiatannya koperasi 

perlu melakukan pengaturan dalam manajemen keanggotaan dan pengurus 

(SDM), manajemen usaha (teknis), manajemen keuangan dan permodalan serta 

manajemen pemasaran.  

3.3.1. Manajemen Sumber Daya Manusia 

Keanggotaan 

Keanggotaan koperasi nagari bersifat sukarela dan terbuka bagi warga 

negara, karena warga minang sangat egaliter, orang suku non minang pun bisa 

menjadi cucu dan kemenakan salah satu suku di minangkabau dengan istilah 

("kemenakan malakok") Anggota kopersi dikelompokan berdasarkan kaum dalam 

sukuyang dibimbing oleh penghulu suku. Dalam pengaturan keanggotaan, 

biasanya disetiap suku ada dua kelompok yakni urang sumando (laki-laki yang 

nikah ke suatu suku) sebagai kepala keluarga yang mengolah harta keluarga dan 

ninik mamak (anak laki-laki dari suku tersebut). Dalam keluarga mamak berfungsi 

sebagai pembimbing kemenakan. Maka dalam kelompok itu peran mamak 

kembali diperkuat dan memang secara sosiologis masyarakat minang masih 

mengakui kewibawaan, peran dan fungsi mamak dalam keluarga. 

Pengurus dan Pengawas 

Pengurus dan Pengawas koperasi adalah anggota yang dipilih oleh anggota 

dalam rapat anggota koperasi. Kepemimpinan koperasi harus dilakukan secar 

kolektif antar seluruh komponen yang ada, baik itu kelompok (suku), 

kelembagaan adat seperti penghulu, alim (imam, khatib, bilal) dan cerdik pandai 

nagari. Kemudian untuk menjalankan operasional koperasi, maka ditunjuklah 

beberapa manajer yang dipilih dari cerdik pandai nagari seperti anak nagari yang 

telah menyelesaikan pendidikannya keperguruan tinggi atau yang memiliki 

keahlian dan keterampilan professional dalam usaha yang akan dijalankan 

koperasi. Untuk menjaga konsistensi dan kelanjutan koperasi yang didirikan, 

maka perlu ada program pencerdasan dalam bentuk program pendidikan dalam 

konteks umum dan pendidikan profesional dalam bentuk keterampilan baik 

kepada anggota maupun kepada pengurus.    

3.3.2. Manajemen Usaha (Teknis) 

Dari tema dan penjelasan sebelumnya di ranah minang ada sebuah potensi 

nagari yang sudah dikelola, tapi belum tepat pengelolaannya dalam bentuk PIR-

BUN dan lain-lain. atau tanah ulayat yang belum dikelola sama sekali seperti 

seperti dalam bentuk lahan-lahan kosong yang ditumbuhi dengan rumput-

rumputan, atau lahan kritis yang sebenarnya bisa dikelola. Dalam pengelolaan 

tanah ulayat disetiap suku / kelompok, serta teknisnya masing-masing suku 

membagi ulayat kaum kepada anak, cucu dan kemenakan, sedangkan produk 

dihasilkan desrahkan sepenuhnya kepada masing-masing suku / kelompok. Untuk 

tahap awal anggota/ masyarakat nagari masih membutuhkan barang-barang 

konsumsi sehari-hari, maka koperasi memprioritaskan kebijakannya dalam 

pemenuhan kebutuhan anggota. Untuk itu perlu dilakukan dipersifikasi 

(penganekaragaman) produk koperasi di nagari, sehingga satu kelompok 

menghasilkan produk untuk kelompok lain dan sebaliknya. seperti contoh 

Kelompok A menanam "sayur lobak" maka kelompok lain menanam tanaman 

"padi". Namun jika koperasi atau kebutuhan masyarakat telah sampai pada masa 

konsumsi tinggi atau telah maju maka kegiatan usahanya diarahkan kesektor 

industri, jasa dan pemenuhan bahan baku atas industri tersebut, seperti usaha 

perabot, maka kelompok lain bergerak pada usaha pengambilan kayu dan 

pengiriman.  

3.3.3. Manajemen Keuangan dan Permodalan 

Dalam halnya koperasi nagari sudah dijelaskan, bahwa sudah ada suatu 

potensi dalam bentuk modal tanah ulayat seperti rimba, tanah kosong, batang air, 

perbukitan, pegunungan yang bisa dikelola secara bersama. Namun tentunya harus 

ada modal kerja untuk menjalankan usaha bisnis tersebut maka ada dua sumber 

yang bisa digunakan yaitu : 

(1). Modal Sendiri, yakni modal yang bersumber dari anggota yang terdiri dari 

simpanan pokok dan simpanan wajib anggota dalam menetukan besaran 

nominal yang harus diberikan oleh anggota, harus berdasarkan kemampuan 

anggota. Namun perlu diperhatikan, untuk saat ini diharapkan partisipasi aktif 

anggota, karena dalam usaha ini anggota akan menggantungkan kebutuhan 

ekonomisnya kepada koperasi. Disamping itu masih ada sumber lain seperti 

dalam bentuk modal donasi/bantuan dari pemerintah daerah atau bantuan dari 

rantau, karena minang sebagian besar anak nagari usia produktif banyak yang 

merantau, akan tetapi masih memiliki hubungan kultural dan emosional 

dengan masyarakat Sumatera Barat. 

(2). Modal asing adalah sejumlah modal yang bersumber dari pinjaman utang 

jangka pendek atau jangka panjang baik dari anggota maupun dari luar 

anggota. Untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan koperasi, maka 

perlu kebijakan kredit dari pemerintah daerah melalui Bank Nagari dan BPR- 

Nagari , BRI atau modal penyertaan (modal ventura) (PT Sarana Sumatera 

Barat Ventura). Bantuan modal ini dapat mendukung berbagai program yang 

dilakukan oleh nagari, seperti eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya alam 

nagari. 

(3). Manajemen Keuangan, dalam pengelolaan keuangan, koperasi nagari harus 

memiliki suatu sistem akuntansi yang diterapkan secara baku dengan 

berpedoman pada standar akuntansi koperasi (keuangan) yang telah 

ditetapkan IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia). Sistem pencatatan disesuaikan 

dengan kebutuhan koperasi dengan rasional jenis usaha, volume usaha dan 

kegiatan usaha yang dijalankan. Operasionalisasinya dilakukan oleh tenaga-

tenaga profesional yang ditunjuk dan dipilih oleh pengurus koperasi nagari.  

3.3.4. Manajemen Pemasaran 

Pemasaran diartikan sebagai suatu proses usaha untuk memudahkan 

barang dan jasa dari lokasi produsen ke konsumen akhir, maksud dari proses 

usaha tersebut adalah proses pabrikan atau produsen dapat mencapai tujuannya 

yaitu memuaskan pembeli atau konsumen (Sukamdiyo : 1996). Kalau kita balik 

pada proses usaha koperasi nagari diatas, bahwa ada koperasi nagari yang berada 

pada masa transisi dari tradisional ke modern, dan ada pula koperasi nagari berdiri 

pada masyarakat modern. Tradisional dalam arti bahwa produksi yang akan 

dijalankan masih bersifat produksi primer dalam bentuk bahan baku untuk proses 

pabrikase atau dalam bentuk hasil-hasil hutan dan hasil pertanian tradisional.Pada 

koperasi ini pemasaran produk diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

nagari dan kelebihannya dijual ke luar nagari . Proses selanjutnya diarahkan untuk 

ditingkatkan manjadi usaha bersifat produksi dalam bentuk jasa dan industri kecil 

rumah tangga. 

Jika koperasi nagari berada pada masyarakat modern, dimana tingkat 

konsumsi masyarakat telah berada pada konsumsi dengan barang-barang hasil 

industri dan mewah, maka diupayakan pemasaran produk untuk pemenuhan 

kebutuhan anggota dengan menjual atau membeli barang antar nagari, daerah, dan 

luar negeri (eksport).  

Dalam strategi pemasaran tentu produk yang dihasilkan harus berorientasi 

pada pasar (marked oriented). Dalam hal ini penulis menawarkan paradigma baru 

dalam praktek transaksi di koperasi dengan sistem " menjual dan membelikan" 

maksudnya adalah koperasi difungsikan sebagai agen untuk menjualkan produk 

atau jasa yang dibutuhkan oleh anggota, dan membelikan produk atau jasa yang 

dibutuhkan anggota. Untuk jasa ini koperasi di berikan komisi sekian persen yang 

harus ditetapkan dalam rapat anggota.  

Dengan paradigma dan strategi ini minimal akan mengurangi kerakusan 

koperasi sebagai penjual untuk mendapatkan keuntungan dan sebagai pembeli 

akan mengurangi rasa ingin menekan untuk mencari keuntungan, sebagai upaya 

meningkatkan prestasi pengurus, dan SHU tinggi yang dilaporkan kepada anggota 

dalam rapat anggota. Dengan strategi ini koperasi, tidak perlu menyediakan modal 

kerja yang besar dalam pengelolaan koperasi tetapi cukup dengan modal 

kepercayaan yang harus dijaga secara baik oleh pengurus koperasi.  

Dalam proses pengelolaan faktor-faktor produksi dan mengkombinasikan 

antara tanah ulayat, masyarakat nagari (tenaga kerja) dan investasi, maka minimal 

dalam proses ini akan menimbulkan usaha-usaha baru di nagari seperti 

perkebunan, sekolah, pertanian, tarnbak, kolam, penggemukan sapi, tempat 

rekreasi dan lain-lain. Dengan adanya usaha-usaha tersebut rnaka akan 

menimbulkan barang atau jasa di koperasi yang bisa dijual kepada masyarakat 

sendiri atau dibeli oleh orang lain. Kita mungkin tidak akan perlu lagi mengimpor 

sapi dari Australia, gandum dari Amerika serikat, kedelai dari Brazil. Secara 

praktis dilapangan ada beberapa peluang pendirian dan pengembangan koperasi 

nagari, seperti masyarakat petani garnbir di kabupaten 50 kota, selama ini petani 

gambir mengolah lahan dan memasarkan basil gambir dengan sendiri-sendiri, atau 

bekerja sarna dengan para pedagang perseorangan (lintah darat). Produk garnbir 

yang dihasilkan tidak optimal sehingga pendapatan petani juga tidak seimbang 

dengan pekerjaan yang dilakukan, begitu pula halnya dengan pemasaran getah 

gambir. Seringkali dipermainkan oleh pedagang, terutarna dalam penentuan harga 

jual, sementara harga sebenarnya tetap tinggi di pasar internasional. Dalam 

pemasaran getah garnbir ini, para pedagang dan exportir gambir mengekspor ke 

India, Singapura dan Inggris. Kalaulah koperasi bisa bermain, maka sangat besar 

peran yang bisa dijalankan untuk membantu kesejahteraan masyarakat, tentunya 

peran koperasi tersebut dimulai dari kemauan secara bersama dari masyarakat 

nagari untuk mernecahkan persoalannya, melalui sebuah kelembagaan dalarn 

bentuk badan hukum koperasi. Koperasi bisa rnelakukan usaha dalam hal 

pengembangan pengelolaan lahan pertanian, proses produksi (pengampoan) 

gambir dan pemasaran gambir, dan pengembangan produk gambir menjadi 

produk setengah jadi atau jadi. Kenapa MustikaRatu harus mernbeli gambir dari 

Singapura sebesar Rp. 100.000/Kg,  sementara di Padang hanya Rp. 8.500,- /Kg 

.masih banyak lagi contoh peluang dan potensi nagari yang bisa dikelola oleh 

masyarakat dalam masa otonomi daerah di berbagai nagari di Surnatera Barat.  

Data terakhir 2001, terdapat 450 buah nagari yang akan menjadi 

pemerintahan nagari di Sumatera Barat, yang memiliki kekayaan fisik dan non 

fisik ( kelembagaan adat, adat istiadat, kesenian dan aturan nagari). Sebagai 

contoh lain dalam hal potensi hutan rimba, koperasi masyarakat nagari Muaro Sei 

Lolo di kabupaten Pasaman, selama ini kayu- kayu yang ada kebanyakan hanya 

ditebang dan kemudian dibakar oleh para penduduk untuk dijadikan lahan 

perkebunan dan lahan padi berpindah-pindah, maka kedepan ini bisa dikelola 

dengan baik dimana basil hutan bisa dimanfaatkan secara bersama oleh 

masyarakat dalam bentuk koperasi dan lahan tersebut kemudian diolah dengan 

baik dengan mempertimbangkan aspek lingkungan.  

Akibat dari berjalannya sektor real (usaha) maka ada berapa dampak 

ekonomi yang akan muncul yakni timbulnya pekerjaan masyarakat di sektor 

pertanian dan pemasaran sehingga pendapatan masyarakat bisa ditingkatkan. 

Dengan demikian akan memberikan kontribusi secara langsung dan tidak 

langsung terhadap pendapatan asli daerah dalam bentuk retribusi daerah (retribusi 

pasar / retribsi basil bumi) dan pajak- pajak pemerintah dalam bentuk pajak 

penghasilan, PKB, PPN dan lain-lain. Asumsi ini dilatarbelakangi karena daya 

beli masyarakat naik sehingga masyarakat juga akan berbelanja pada barang-

barang objek pajak.   

3.4. Koperasi dan Pembangunan Daerah  

Ketika Koperasi menjadi kelembagaan ekonomi masyarakat nagari bisa 

terwujud, maka ini sebuah "starting point" untuk pengembangan ekonomi 

masyarakat Sumatera Barat kedepan. Kesimpulan ini didasari oleh karena 

landasan idiologis dan landasan ekonomis koperasi memiliki kelebihan-kelebihan, 

seperti prinsip-prinsip keadilan, demokratisasi kemandirian, pemberian hasil sisa 

usaha atas jasa koperasi, kerjasama antar koperasi, (UU Koperrasi no 25/1992). 

Tinggal bagaimana faktor Eksternal dalam koperasi dan faktor internal sejalan dan 

sinergis.  

Antar kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan dan 

kepentingan masyarakat banyak yang bisa dimachingkan disesuaikan. Kebijakan 

kredit koperasi nagari sebagai basis ekonomi masyarakat, perlu didorong dan 

dimotivasi melalui kegiatan, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan 

kapasitas personal pengurus dan anggota koperasi, dan menetapkan insentif yang 

tinggi terhadap personal yang bekerja di sektor koperasi sehingga sumber daya 

manusia yang berkualitas bisa tertarik masuk ke koperasi dan memberikan 

kontribusi utama dalam pertumbuhan dan perkembangan koperasi ke depan.  

Memang selama ini diakui bahwa koperasi selalu dihadapkan dengan 

persoalan-persoalan internal seperti permodalan, keterbatasan tenaga manusia 

yang memiliki skill dan pengetahuan, yang berbasis teknologi dan keilmuan, 

sehingga persoalan ini perlu distimulus oleh pengambil kebijakan dalam bentuk 

investasi pada sektor koperasi dan penaikan tarif insentif bagi pekerja di lembaga 

koperasi.  

Ketika faktor eksternal (kebijakan) dan faktor internal koperasi telah 

berjalan secara sinergis, maka munculah koperasi yang tumbuh dan berkembang 

sesuai dengan tuntutan masyarakat. Persoalnnya adalah bagaimana pula koperasi 

bisa memberikan kontribusi yang berarti terhadap pembangunan daerah kerja 

dalam bentuk pembangunan fisik dan mental masyarakat .Disini yang menjadi 

pokok program dan kegiatan koperasi adalah bagaimana koperasi bisa berarti bagi 

masyarakat. Pengurus yang memiliki otoritas dan mandat dari Rapat Anggota 

(RAT) perlu menterjemahkan visi dan tujuan ini dalam bentuk program kerja, dan 

pengalokasian anggaran dalam bentuk distribusi sisa hasil usaha yang lebih besar 

untuk sumbangan pembangunan daerah kerja, seperti pembangunan fasilitas 

umum berupa pendidikan, tempat ibadah, sarana transportasi, rumah sakit, 

pemeliharaan gedung, peralatan umum, dan sumbangan terhadap sektor pendi- 

dikan, baik pendidikan dalam bentuk peningkatan kualitas personal pengurus, 

anggota tidak kalah penting adalah peningkatan kualitas generasi ke depan yakni 

anak-anak nagari yang berada pada usia sekolah, baik berupa pemberian program 

beasiswa maupun bantuan dana pendidikan untuk lembaga-lembaga pendidikan 

umum dan agama di nagari dan Sumatera Barat secara umum atau SHU ini dapat 

merupakan sumber pendapatan daerah dalam APBD karena semua pihak, baik 

pemerintah maupun masyarakat berperan untuk menciptakan sisa hasil usaha, dan 

mekanisme ini tentu menjadi kekuasaan dan wewenang dalam Rapat Anggota 

Tahunan Koperasi.                

IV. KESIMPULAN DAN SARAN  

4.1. Kesimpulan  

Dari penjelasan pada pembahasan maka penulis berkesimpulan :  

a.  Dari penjelasan sebelumnya koperasi mampu berperan untuk meningkatkan 

pendapatan masyarakat pemerintah daerah dengan catatan ada kemauan secara 

bersama dari semua pihak untuk menjadikan koperasi sebagai kepemilikan 

bersama (komunal) dalam bentuk usaha pengelolaan tanah ulayat nagari yang 

dibentuk oleh permodalan lokal maupun bantuan dan dukungan dari pihak luar 

koperasi sehingga persoalan tanah ulayat bisa diselesaikan secara baik dengan 

pendekatan kultural masyarakat.  

b.  Koperasi sebagai lembaga ekonomi masyarakat di nagari memiliki peran yang 

sangat penting, cocok karena mengedepankan kepemilikan bersama dan 

prinsip keadilan untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi nagari maka 

pendapatan masyarakat nagari bisa ditingkatkan dengan Demikian secara tidak 

langsung akan berpengaruh pula Terhadap Pendapatan asli daerah (PAD).   

4.2. Saran  

Dalam kesempatan ini izinkanlah penulis memberikan saran kepada pihak-

pihak terkait :  

a.  Kepada pemerintah, diharapkan agar kebijakan publik dalam hal ekonomi 

selalu berangkat dari pemikiran dan pemahaman bahwa kebijakan tersebut 

akan memberikan dampak positif terhadap rakyat, maka penulis menyarankan 

agar pengelolaan tanah ulayat seharusnya diserahkan kepada masyarakat.  

b. Kepada penghulu dan seluruh komponen masyarakat nagari, diharapkan 

terbuka terhadap masukan dan pemikiran yang rasional yang memiliki nilai-

nilai keadilan, dari mulai mendiskusikan, menelaah dan melakukan usaha-

usaha konkrit untuk mewujudkan koperasi sebagai lembaga ekonomi 

masyarakat nagari.  

Oleh : Yulhendri